Peace Jurnalism dalam Menyikapi Konflik Sosial antara Masyarakat dan Pemerintah di Tengah Pandemi

Ilustrasi Peace Jurnalism dalam menyikapi konflik sosial masyarakat dan pemerintah di tengah pandemi. [Pelajarkudus.com/Ilham Azizi]

Oleh : Himma Wafiyatul Muflichah

Sebuah berita bukan hanya sekedar alat komunikasi bagi seorang jurnalis dengan pembacanya. Lebih dari itu, berita adalah jembatan bagi para jurnalis untuk menyampaikan informasi sesuai dengan fakta yang terjadi kepada para pembacanya. Sebagai contoh, peningkatan kasus covid-19 di Kabupaten Kudus yang berhasil menjadi sorotan nasional. Dalam kasus ini, pers berperan sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat di Kabupaten Kudus dengan pemerintah yang berwenang. Lewat adanya pers inilah pemerintah di luar Kabupaten Kudus dapat mengetahui serta dapat lebih memperhatikan peningkatan kasus yang terjadi setiap harinya di Kudus.

Jadi, tidak bisa dipungkiri jika para jurnalis dapat memainkan peranan penting dalam menggiring opini masyarakat untuk memandang suatu isu yang berkaitan dengan konflik. Mengingat fungsi seorang jurnalis bukan hanya membangun narasi belaka, namun juga berfungsi menyebarkan informasi dan membingkai informasi tersebut untuk membentuk persepsi di tengah masyarakat.

Ditambah lagi seorang jurnalis juga harus memahami prinsip demokrasi dalam pemberitaanya. Karena pada hakikatnya, sebuah berita adalah bagian dari suatu proses, bukan hanya serangkaian kejadian yang tidak saling berkaitan. Oleh sebab itu, dalam menjalankan seluruh proses jurnalistik, seorang jurnalis harus mengedepankan aspek-aspek perdamaian, keadilan, serta tidak melanggar HAM yang ada.

Dalam perspektif ini, pemahaman seorang jurnalis memiliki peran penting dalam meresolusi suatu konflik yang sedang dihadapi. Berdasar pada hal tersebut, seorang jurnalis haruslah menyampaikan suatu informasi yang mengarah pada perdamaian. Di lain sisi, seorang jurnalis juga harus memiliki gaya penulisan yang tidak mengandung makna provokatif. Sehingga tulisan yang dihasilkan tidak menyulut konflik baru di tengah masyarakat.

Menurut beberapa data yang sudah saya baca, dalam penanganan Covid-19 yang ada di Indonesia, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menurunkan angka penyebaran virus Covid-19. Seperti misalnya dikeluarkannya kebijakan pemberlakuan pembatasan sosial skala besar (PSBB) yang bertujuan guna membatasi aktivitas masyarakat sehingga dapat mengurangi penyebaran virus Covid-19.

Namun, alih-alih seperti tidak merasa puas dengan penggunaan nama PSBB, pemerintah kembali mengeluarkan sebutan baru yakni, Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM Jawa-Bali) yang sebenarnya memiliki tujuan yang sama dengan PSBB. Seperti tidak puas dengan penamaan yang kemaren, pemerintah lagi-lagi mengeluarkan sederet istilah baru untuk melabeli kebijaan mereka, mulai dari PPKM mikro, penebalan PPKM mikro, PPKM darurat, serta yang masih digunakan sampai saat ini yaitu PPKM level 3-4.

Krisis Kepercayaan 

Perubahan nama yang berganti tiap waktu tersebut secara tidak langsung menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tak heran banyak media massa berlomba-lomba menampilkan isu tersebut menjadi topik yang mereka angkat. Tak jarang narasi-narasi provokatif mencuat dengan misi dari kelompok-kelompok berkepentingan, berita-berita palsu (hoax) bertebaran serta dapat dikonsumsi publik secara luas.  Sehingga acap kali menimbulkan pertikaian, bahkan konflik yang meluas di tengah masyarakat saat ini.

Berangkat dari krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, disinilah peran Jurnalisme damai (Peace Jurnalism) hadir menjadi solusi di tengah krisis kepercayaan masyarakat. Sebagaimana perdamaian dan berakhirnya konflik adalah bagian dari kepentingan publik, maka jurnalisme damai (Peace Jurnalism) merupakan ruh dari kepentingan publik itu sendiri. Seorang jurnalis yang lebih mengedepankan pemberitaan yang sesuai fakta dengan menjunjung tinggi perdamaian daripada mengangkat perang antara pihak yang bertikai inilah yang disebut dengan praktek jurnalisme damai (Peace Jurnalism). Pers harus mendorong penyelesaian konflik yang terjadi bukan malah menimbulkan konflik semakin meninggi. Menurut Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di salah satu beritanya yang dimuat tanggal 23 Juli 2015, mereka menyerukan kepada para jurnalis dan awak redaksi di seluruh media untuk menerapkan jurnalisme damai (Peace Jurnalism) sebagai bentuk tanggung jawab pers terhadap kepetingan publik yang lebih luas.

Krisis kepercayaan yang terlanjur timbul di masyarakat secara tidak langsung memberikan stigma negatif  kepada pemerintah. Apalagi jika menilik lebih jauh, kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah selama ini dirasa belum cukup optimal dilakukan. bukan tidak mungkin jika masyarakat sudah kehilangan rasa percaya mereka terhadap pemerintah.

 Peace Jurnalism Sebagai Peredam Konflik 

Dalam hal ini, peran jurnalisme damai (Peace Jurnalism) sangat berpengaruh di dalamnya. Jurnalisme damai (Peace Jurnalism) merupakan sebuah paradigma jurnalistik yang seharusnya menjadi pegangan bagi para jurnalis dalam setiap pemberitaanya. Di titik ini, pers bukan berperan untuk mempertajam suatu konflik, namun lebih daripada itu pers haruslah menjadi peredam di antara keduannya. Meskipun dalam kenyataanya kita memang terbuka terhadap isu negatif, namun lewat jurnalisme damai (Peace Jurnalism) ini setidaknya dapat mengatasi kepanikan serta kecemasan psikologis dan sosial masyarakat di masa pandemi seperti sekarang.

Sepadan dengan istilah bad news is good news, pers secara tidak langsung seolah olah mengabarkan bahwa berita buruk itu sebenarnya sebuah berita yang bagus. Misalnya angka penyebaran covid meningkat di suatu daerah. Makin tinggi angka kasus penyebarannya, maka makin bagus pula nilai jual berita tersebut. Padahal semestinya pers tidak menambah serta memperkeruh masalah yang ada. Alangkah lebih baik jika para jurnalis dapat memberitakan narasi-narasi yang membangun tentang kesehatan maupun narasi heroisme para tenaga medis yang bertahan di masa pandemi ini. karena sejatinya, seorang jurnalis tidak diperbolehkan memberitakan suatu konflik tanpa disertai tanggung jawab terkait pemberitaanya.

Di lain sisi, kita juga tidak dapat menutup mata jika dalam penyajian sebuah berita pun tidak luput dari peran kemajuan teknologi. Dalam proses penyebaran informasi ini, urgensi peranan teknologi membantu mengubah pola komunikasi menjadi tanpa batas. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang, teknologi seakan memberi alternatif kepada masyarakat dalam mencari dan memanfaatkan beragam sumber infomasi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Arus penyebaran berita pun menjadi lebih cepat dan luas. Tak ayal berita-berita bernarasi konflik dapat dengan cepat menyebar ke masyarakat. Banyaknya masyarakat yang kurang bisa menyaring berita menambah deretan panjang konflik konflik baru bermunculan.

Banyak dari masyarakat kita senang membagikan berita yang belum jelas sumbernya. Seperti hal nya isu vaksinasi yang sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat. Banyak dari mereka yang belum berkenan melakukan vaksinasi dengan berbagai alasan. Kebanyakan dari mereka termakan berita yang belum jelas sumbernya, biasanya sering dikirim lewat pesan singkat WhatsApp. Hal semacam ini pun lagi-lagi dapat menimbulkan lunturnya rasa percaya masyarakat kepada pemerintah. Sehingga dalam kemajuan arus teknologi pun peran jurnalisme damai (Peace Jurnalism) lagi-lagi dibutuhkan. Bukan hanya sebagai penengah diantara kedua belah pihak yang bertikai, Jurnalisme damai (Peace Jurnalism) pun menjadi angin segar bagi media masa Indonesia yang sedang kebakaran jenggot.

Disinilah peran penentu seorang jurnalis diuji. Karena dalam pembawaan sebuah berita, seorang jurnalis bisa memperjelas sekaligus mempetajam konflik yang ada ataupun sebaliknya, mereka bisa meredam dan meresolusi konflik tersebut. Stigma masyarakat muncul dan tumbuh dari pemberitaan yang mereka sampaikan, sehingga sudah sepatutnya media masa menjadi pihak ketiga diantara kedua kubu yang bertikai. Karena sejatinya jurnalisme damai (Peace Jurnalism) hadir di tengah masyarakat dengan visi secara kritis melihat aksi konflik sebagai sebuah masalah  dan ironi kehidupan yang seharusnya tidak terjadi.

*Penulis adalah Waka PSPM PAC IPPNU Mejobo yang sedang menempuh S1 Teknik Industri Universitas Muria Kudus