Hilangnya PKPT, Bukti Pengkerdilan IPNU?

Pelajar Kudus – Isu penghapusan PKPT (Pimpinan Komsariat Perguruan Tinggi) dan PAR (Pimpinan Anak Ranting) dalam Kongres XX IPNU dan XIX IPPNU tengah ramai diperbincangkan sejak Jumat (12/8/2022) hingga Senin (15/8/2022) mendatang.

Mengenai penghapusan PKPT menurut salah satu kader IPPNU asal PC Depok Widad menayangkan hal ini, disisi lain ia menyadari adanya PKPT menjadi rancu karena akan menyebabkan terjadinya rebutan kader oleh PMII di lingkungan kampus.

“Melihat PKPT di IPNU-IPPNU yang menurut saya kurang efektif, dan saya sendiri melihat ke rancuan ini setuju dengan penghapusan PKPT ini,” Imbuhnya.

Membantah isu ini, ketua panitia pelaksana kongres IPNU Khairil Anwar Simatupang, menegaskan bukan penghapusan melainkan reposisi dalam struktur Nahdlatul Ulama karena untuk PAR dibuat sesuai dengan konsentrasi dalam konteks pelajar melalui pimpinan komisariatnya.

“Mungkin ini akan berat di Pulau Jawa karena hampir banyak pimpinan anak ranting itu ada di Jawa,” ungkap panitia pelaksana kongres IPNU Khairul Anwar Simatupang saat merespon isu-isu kongres IPNU ke XX dan IPPNU ke XIX.

Lebih lanjut anwar mengatakan penyebab reposisi ini adalah faktor eksternal yang sering dijadikan penghalang contohnya antara IPNU dan PMII. Melalui proposioning ini PBNU memiliki pandangan untuk menata oganisasi IPNU berkonsentrasi di pelajar.

“Isu-isu itu sebenarnya penggodokan dari draft materi kalau PKPT itu tidak ada istilah penghapusan adanya adalah reposisi,” sambungnya.

Menurut Anwar, per hari ini PKPT acap kali sering dijadikan penghalang. Di satu sisi menurutnya PBNU memiliki pandangan untuk menata organisasi IPNU berkonsentrasi terhadap pelajar tapi kemudian ada PKPT.

“Makanya dari ruang itu kita perlu memperkuat kapasitas secara tidak langsung untuk menjadi bagian dari pimpinan bukan pimpinan komisariat pergangguan tinggi,” jelasanya.

Lalu sambungnya kembali dengan basis komunitas tertentu sebenarnya pimpinan anak ranting di bawahnya ada pimpinan ranting yang basisnya satu komunitas atau RT/RW.

“Secara fungsi kita akan letakkan semua itu di pimpinan komisariat. Namun hal ini tidak dibaca secara komprehensif oleh rekan-rekan di kongres kali ini” tutupnya.

Penulis: Nuhayaus Aunila