Kampanyekan Anti Golput Pada Pelajar Milenial

Sebulan jelang pesta demokrasi, Kepolisian Resor (Polres) Kudus menggelar Focus Grup Discussion (FGD) di hotel @hom, Rabu pagi (20/03).

Kegiatan ini diikuti oleh pelbagai organisasi kepemudaan, antara lain OSIS SMK/SMA Se Kabupaten, Karang Taruna Se-Kabupaten Kudus, BEM Universitas se Kabupaten Kudus dan PC IPNU-IPPNU Kudus.

Kegiatan yang mengangkat tema “Partisipasi Kelompok Millenial dalam Antisipasi Golput Guna Mensukseskan Pilpres dan Pilleg 2019 yang aman, damai dan sejuk” Dihadiri Komisioner KPU Muhammad Dani, Ketua Bawaslu Muhammad Wahib, dan Dosen IAIN Kudus Dr. H. Abdul Jalil, M.EI.

Sebelum diskusi dimulai, Kapolres Kudus AKBP Saptono memberikan pengantar, menurutnya kaum millenial di pilpres dan pilleg tahun 2019 bakal menjadi pemasok suara terbanyak. Kaum millenial menjadi penyumbang suara terbesar yaitu 40% dari total 193 juta suara.

Ia berharap kaum millenial dapat ikut serta menggunakan hak suaranya dalam pemilu 17 April mendatang, terutama para pemuda yang hadir dalam kegiatan FGD pagi ini untuk menjadi pelopor pemilu bagi kaum millenial di Kabupaten Kudus agar tidak golput.

Muhammad Dani, Komisioner KPU Kudus mengawali diskusi dengan memberikan edukasi mengenai penyelenggaraan pilleg dan pilpres 2019. Ia mengungkapkan di pemilu 2019 ini akan ada lima surat suara yang disediakan di TPS, yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Kabupaten Kudus, DPRD Provinsi Jawa Tengah, DPR RI, dan DPD RI.

Ketua Bawaslu, Muhammad Wahib menambahkan bahwa masih banyak kaum milenial yang apatis terhadap pemilu, dan mereka cenderung belum bisa menentukan pilihannya.

“Kami menghimbau kepada kaum millenial agar segera menentukan pilihan, merubah mindset yang tidak baik terhadap pemilu, dan menjadi pemilih yang cerdas” Tuturnya.

Selain apatisme, dalam FGD juga dibahas berbagai problematika pemilu, salah satunya mengenai money politics.

Abdul Jalil mengungkapkan bahwa permasalahan money politics itu tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Apalagi kita hanya menyalahkan KPU dan Bawaslu perihal masalah ini. Menurutnya money politics lahir dan berkembang akibat dari sistem yang tidak kondusif.

“Apakah kita akan terus seperti ini? Atau kah kita akan memberontak sistem? Itu yang harus kita fikirkan bersama. Ke depan yang harus kita lakukan ialah menyiapkan formula agar kita mampu merubah sistem perpolitikan di Indonesia menjadi kondusif.” Tegasnya. (AS/AMF)

https://pelajarkudus.com/